Opening Hour

Mon - Sun, 08:00 - 24:00

Call Us

+86-21-58386189

Regulasi HKI Nasional

Regulasi HKI Nasional

+

Undangundang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Rahasia Dagang. Undangundang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Perlindungan Varietas Tanaman. Undangundang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

+

tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pengelolaan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan .

HaKI: Hak Atas Kekayaan Intelektual (Materi Lengkap ...

HaKI: Hak Atas Kekayaan Intelektual (Materi Lengkap ...

+

Hak perlindungan ini berlaku selama 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Dasar hukum dari hak perlindungan varietas tanaman, antara lain: UndangUndang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 2004 ; Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Menurut UU No. 32 Tahun .

PERLINDUNGAN VARIETS TANAMAN SEBAGAI SALAH SATU .

PERLINDUNGAN VARIETS TANAMAN SEBAGAI SALAH SATU .

+

masyarakat dan instansi terkait tentang perlindungan varietas tanaman masih kurang. Perundangundangan di bidang PVTdan pangan belum mampu mendorong pemulia varietas tanaman menghasilkan bibit unggul tanaman pangan karena belum dapat melindungi hak ekonomi mereka. Dari enam daftar RUU Program Legislasi Nasional tahun, baru dua RUU yang telah disahkan .

Hukum Mendel 1 2

Hukum Mendel 1 2

+

Pegertian Hukum Mendel. Hukum Mendel adalah sebuah hukum dalam bidang ilmu biologi yang memberikan bukti tentang warisan gen dari orang tua kepada sifat – sifat anak. Sifat tersebut adalah sebuah sifat genetik, seperti bentuk tubuh, warna bulu, maupun jenis kulitnya. Hukum tentang pewarisan sifat pada organisme memiliki 2 kategori hukum, yaitu : Hukum pemisahan dan .

HUKUM BISNIS (BUSINESS LAW)

HUKUM BISNIS (BUSINESS LAW)

+

Pemahaman bidang hukum penting bagi seorang pengusaha (enterpreneur), antara lain : • ... TANAMAN • UU No. 30 Tahun 2000 Tentang RAHASIA DAGANG • UU No. 31 Tahun 2000 Tentang DESAIN INDUSTRI • UU Tahun 2000 Tentang DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU. • UU No. 14 Tahun 2001 Tentang PATEN • UU No. 15 tahun 2001 Tentang MEREK • UU Tahun2002 Tentang .

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN .

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN .

+

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL. Menimbang. : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan .

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA .

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA .

+

pengembangan pemanfaatannya oleh dokter di bidang kedokteran obat herbal asli Indonesia, perlu disusun kebijakan mengenai penggunaan herbal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Formularium Obat Herbal Asli Indonesia; Mengingat : 1. UndangUndang Nomor 29 tahun 2004 .

UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN .

UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN .

+

Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional, sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk UndangUndang tentang .

UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA

UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA

+

TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sumber daya alam nabati yang jenisnya beraneka ragam dan mempunyai peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi sebesar .

UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN .

UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN .

+

TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ... departemen yang melakukan tugas dan kewenangan di bidang Perlindungan Varietas Tanaman. 10. Menteri adalah Menteri Pertanian. 11. Departemen adalah Departemen Pertanian. 12. Hak prioritas adalah hak yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum .

UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG .

UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG .

+

Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. 5. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan. 6. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya,

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

+

Pokok bahasan tentang pluralisme dan unifikasi hukum dalam sistem hukum Indonesia diberikan pada 1 kali pertemuan. Tujuan pembelajarannya mahasiswa dapat menjelaskan tentang pluralisme dan unifikasi hukum dalam sistem hukum Indonesia. Pada pertemuan ini mahasiswa diberikan materi tentang: Arti hukum dalam berbagai pengertian Klasifikasi ...

DISHARMONI ANTARA UU NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG .

DISHARMONI ANTARA UU NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG .

+

Jurnal Independent Fakultas Hukum 320 | P a g e DISHARMONI ANTARA UU NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN UU TAHUN 23 TAHUN 2014 TERKAIT KEWENANGAN DI BIDANG PERTAMBANAGN MINERAL DAN BATU BARA OLEH .

berbagi pengetahuan mengenai hukum di bidang pertanian

berbagi pengetahuan mengenai hukum di bidang pertanian

+

 · berbagi pengetahuan mengenai hukum di bidang pertanian. UndangUndang ini mengatur mengenai budidaya tanaman dalam satu kesisteman yang dimulai dari perencanaan budidaya tanaman, penyelenggaraan budidaya tanaman, sarana produksi, tata ruang dan tata guna tanah, pengusahaan, pembinaan dan peran serta masyarakat, penyerahan urusan dan tugas pembantuan, dan sanksi pidana.

TATA CARA PENETAPAN HAK GUNA USAHA

TATA CARA PENETAPAN HAK GUNA USAHA

+

Dasar Hukum 1. UndangUndang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas TanahTanah Perkebunan; 2. UndangUndang Nomor 29 Tahun 1956 tentang PeraturanPeraturan dan TindakanTindakan mengenai TanahTanah Perkebunan; 3. UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria; 4. .